Bukan Naik Gaji, DPR Dapatkan Tunjangan Rumah Bernilai Fantastis | Republika Online

## Bantahan DPR RI: Tidak Ada Kenaikan Gaji, Hanya Kompensasi Rumah Jabatan Kalibata yang Rusak

Baru-baru ini, jagat maya dihebohkan oleh kabar kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang mencapai angka fantastis: Rp 3 juta per hari atau setara dengan Rp 90 juta per bulan. Isu ini langsung memicu beragam reaksi dan komentar dari warganet, sebagian besar di antaranya mengecam rencana tersebut. Namun, baik Ketua DPR RI maupun Sekretaris Jenderal DPR RI dengan tegas membantah kabar tersebut.

Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, secara langsung membantah adanya kenaikan gaji anggota legislatif. Dalam wawancara di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (17/8/2025) sore seusai upacara penurunan bendera, Ibu Puan menjelaskan bahwa kebijakan yang terkait dengan fasilitas anggota DPR RI saat ini hanya berfokus pada pemberian kompensasi uang tunjangan perumahan. Kompensasi ini diberikan sebagai pengganti rumah jabatan yang selama ini menjadi fasilitas anggota DPR.

“Tidak ada kenaikan (gaji), hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Itu saja karena rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Itu saja,” tegas Puan Maharani.

Penjelasan serupa disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Bapak Indra Iskandar. Beliau menegaskan bahwa tunjangan perumahan yang diberikan merupakan kompensasi atas penghentian fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bangunan RJA Kalibata, yang telah berdiri sejak tahun 1988, dinilai sudah tidak layak huni dan membutuhkan biaya perawatan yang sangat tinggi, tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Bapak Indra Iskandar memaparkan lebih lanjut alasan di balik kebijakan ini. Kondisi fisik RJA Kalibata, khususnya, mengalami kerusakan yang cukup parah. Banyak keluhan dari anggota DPR RI terkait berbagai masalah seperti kebocoran, kerusakan bangunan akibat usia, dan dampak dari sungai yang melintasi kawasan perumahan tersebut. Biaya pemeliharaan yang terus membengkak dan tidak seimbang dengan kondisi bangunan menjadi pertimbangan utama. Foto-foto yang beredar di media, seperti foto petugas kebersihan yang membersihkan halaman rumah dinas yang rusak parah pada Senin (7/10/2024), menjadi bukti nyata kondisi memprihatinkan RJA Kalibata.

Selain faktor teknis, terdapat juga pertimbangan strategis yang mendasari kebijakan ini. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur dan keterbatasan lahan di RJA Kalibata untuk menambah unit sesuai dengan jumlah anggota DPR yang terus bertambah menjadi faktor pendukung utama penghentian fasilitas rumah dinas tersebut. Oleh karena itu, melalui Rapat Pimpinan DPR RI periode 2019-2024, diputuskan untuk memberikan tunjangan perumahan sebagai kompensasi bagi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Kesimpulannya, pemberitaan mengenai kenaikan gaji anggota DPR RI sebesar Rp 90 juta per bulan adalah tidak benar. Kebijakan yang diterapkan adalah pemberian tunjangan perumahan sebagai bentuk kompensasi atas kondisi Rumah Jabatan Anggota DPR di Kalibata yang sudah tidak layak huni dan berbagai pertimbangan strategis lainnya. Hal ini perlu diluruskan agar informasi yang beredar di masyarakat tidak menyesatkan dan menimbulkan opini publik yang negatif.

**Kata Kunci:** Gaji DPR, Kenaikan Gaji DPR, Tunjangan Perumahan DPR, Rumah Jabatan DPR, RJA Kalibata, Puan Maharani, Indra Iskandar, Bantahan DPR, Isu Kenaikan Gaji, Berita DPR Terbaru.